Diksi "Kota Seribu Sungai"

Oleh Sumasno Hadi

Dalam kajian kebudayaan dikenal dua model kebudayaan atau peradaban dunia. Kebudayaan maritim (air,sungai, pesisir, kelautan) dengan kebudayaan kontinental (tanah, daratan, pedalaman, pertanian). Secara historis dan kontur kewilayahan, bangsa kita merupakan bangsa maritim terbesar di dunia. Salah satu peninggalan kebesaran kemaritiman kita adalah kapal Pinisi. Sebagai bangsa maritim, maka konsep-strategi pembangunan sektor kelautan adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Hal ini telah dimulai oleh Bung Karno dulu dengan penguatan Angkatan Lautnya.

Indonesia pernah memiliki armada laut kuat dan sangat disegani dunia di masa Orla. Namun ketika Orba berkuasa, nampak strategi pembangunan cenderung ke wilayah daratan dengan penguatan Angakatan Darat. Di masa kepemimpinan presiden Gus Dur, ada angin segar membenahi kelautan kita dengan dibentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, hari ini kita masih kerap menjumpai tindakan pencurian ikan-ikan di wilayah laut kita, atau buruknya transportasi laut kita. Artinya, strategi pembangunan kelautan masih jauh dari kata baik.

Dari wacana di atas lalu apa kaitannya dengan konteks lokalitas di wilayah Kalsel, khususnya di Kota Banjarmasin yang budaya masyarakatnya dikenal dekat dengan air dan sungai? Citra kultural Banjarmasin sebagai "kota seribu sungai" adalah hal yang sangat umum di mata masyarakat. Apalagi publik di luar Banjarmasin, kerap mendapati informasi populer semacam itu.

Beberapa tahun lalu saat saya masih studi di Yogya sangat meyakini Banjarmasin merupakan lanskap pemukiman sebuah masyarakat, di mana sungai adalah denyut nadi kehidupannya. Namun setelah beberapa tahun menjadi warga kota ini, saya kian mendapati bahwa sebutan "kota seribu sungai" itu citra historis belaka.

Secara de facto, tetulah tidak ada sungai sejumlah seribu di Banjaramsin. Diksi “seribu” itu adalah bahasa hiperbolis. Meskipun konon ada 400-an sungai yang pernah eksis, tapi menurut data Dinas Sumber Daya Alam dan Drainase Kota Banjarmasin (2009?), saat ini hanya ada 195 sungai dan anak sungai yang bisa diidentifikasi. Dan yang masih ada namanya hanya 110 sungai, sisanya “no name”. Sedangkan dari data penelitian Betty Goenmiandari (Seminar Nasional Perumahan dan Permukiman dalam Pembangunan Kota, Prosiding ITS: 2010) sungai yang masih eksis malah tinggal 71 saja. Meskipun memang tidak sampai seribu jumlah sungainya, tapi nama-nama daerah yang memakai penunjuk sungai (sei) seperti Sungai Baru, Sungai Mesa, Sungai Miai, Sungai Jingah, Sungai Lulut, dan Sungai Tabuk dan lain-lain merupakan penunjuk sosiologis bahwa Banjarmasin adalah daerah yang lekat dengan budaya sungai. Lalu, seberapa lekatkah kehidupan masyarakat Banjarmasin bersinggungan dengan sungai?

Dalam hasil penelitian Riski Permata Sari, Pergeseran Pergerakan Angkutan Sungai di Sungai Martapura Kota Banjarmasin, disebutkan bahwa pergeseran penggunaan angkutan sungai ke angkutan darat di Banjarmasin terjadi karena perubahan guna lahan dan munculnya berbagai alternatif transpostasi. Rizki menemukan perubahan motif masyarakat berhubungan dengan pertimbangan waktu tempuh perjalanan, biaya dan kondisi ketersediaan transportasi. Dari hal tersebut nampak bahwa perubahan budaya masyarakat Banjarmasin dari budaya sungai menjadi lebih condong ke daratan.

Fakta hari ini, transportasi sungai di Banjarmasin mulai ditinggalkan dan masyarakat cenderung beralih ke transportasi darat. Perkembangan jalan-jalan darat yang tidak terintegrasi secara mutualisme dengan sungai menyebabkan transportasi sungai kalah bersaing. Jelas fenomena itu yang telah mengakibatkan makin berkurangnya eksistensi sungai di Banjarmasin. Belum lagi menjamurnya pemukiman, berdirinya mal-mal, hotel-hotel, jalan-jalan beton, dan pembangunan fisik lainnya sebagai sebuah konsekuensi atas perkembangan masyarakat modern. Di sini, eksistensi sungai dipaksa untuk menyesuaikan dengan sebut saja pembangunan yang beroreintasi pada peradaban material-daratan. Belum lagi soal kedisiplinan dan kesadaran warga dalam hal pengelolaan sampah yang makin hari makin menyerbu sungai.

Catutan persoalan eksistensi sungai yang berhadap-hadapan dengan masyarakat Banjarmasin tersebut nampak sekali menggambarkan bahwa sungai sebagai pokok atau pusat kultural masyarakat Banjarmasin perlu direvitalisasi serius. Dan karakter sosiologis dan historis masyarakat Banjarmasin yang pusat budayanya terbentuk di atas eksistensi sungai yang makin berkurang itu juga harus membawa konsekuensi logisnya, bahwa perubahan atau bahkan pergeseran pola hidup juga terjadi, konsumtif misalnya. Adanya pergeseran dan perubahan pola kehidupan dalam sebuah masyarakat adalah keniscayaan. Masalahnya, pola itu bergeser atau berubah ke mana? Ketika modernitas juga  menjadi keniscayaan bagi perubahan budaya yang berlaku global, maka keseriusan untuk memaknai kemodenan itu yang menjadi penting. Dan ketika daya pikat modernitas itu hanya dilihat dan bahkan diyakini dari pencapaian budaya material, maka kesesatan berpikir untuk memaknai modernitas semacam ini perlu diakhiri.

Hidup modern adalah cara manusia untuk meninggalkan paradigma berpikir yang berada pada pijakan mitos menuju pijakan rasionalitas. Secara rasional, tentu kita tidak akan membangun masyarakat menuju peradaban mitologis dan a-rasional. Menjadi tak rasional kalau misalnya masyarakat yang punya basis kebudayaan sungai malah mengikuti arus modernitas model daratan. Kebudayaan sungai, rawa, atau pesisir juga tidak perlu memitoskan budaya material-daratan sebagai wujud kemodernan. Dan lebih jauh, Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai basis kebudayaan air, anehnya malah bergiat membangun di sana-sini dengan orientasi daratan. 

Mengenai orientasi budaya itu jika dikaitkan dengan sisi teologis, kiranya patut untuk direnungkan kalimat dari profesor bidang ekologi, Otto Soemarwoto (1983) bahwa untuk mengembangkan konsep agama -di mana hakikat dan posisi manusia adalah kahlifatullah fil ardh- untuk kelangsungan lingkungan hidup, maka manusia perlu berpindah dari paradigma antroposentris menuju sikap ekosentris. Jadi manusia tidak bisa meninggalkan ekosistem hayatinya. Hutan, sungai, rawa, gunung, ladang dan apapun aspek kealaman yang menjadi basis kultur manusia sudah semestinya dijadikan orientasi hidup. Semodern-modern masyarakat, ia musti kembali ke ekosistemnya. Kembali ke hutan, sungai dan kembali ke alam.

Hari ini kita berhadapan dengan fakta sosiologis bahwa budaya sungai masyarakat Banjarmasin masih sangat berpotensi besar bagi kelangsungan hidup warganya. Bahwa persoalan sungai ini tidak sesederhana yang saya uraikan, namun kompleksitasnya pun tidak mungkin untuk tidak dibicarakan. Dan harapan atas suksesi kepemimpinan nasional 2014-2019 ke depan, khususnya dalam hal pembangunan kemaritiman kita yang musti dikawal secara kritis.

Dimuat rubrik Aspirasi Harian Banjarmasin Post, 5 Agustus 2014.