Oleh Sumasno Hadi
Judul di atas sebenarnya merujuk pada terma “archipelago” (bahasa Yunani, “arkhe”: dasar-inti dan “pelogos”: laut). Istilah yang berdimensi kelautan itu sengaja dimunculkan pada tulisan ini? Sebab, terkait dengan peringatan Hari Nusantara Nasional ke-14 yang akan dilangsungkan di Kotabaru pada 13 Desember 2014 nanti. Juga menjadi penting diwacanakan, lantaran Hari Nusantara pada kenyataannya masih kurang populer di masyarakat, ketimbang Hari Pahlawan atau Sumpah Pemuda misalnya. Dan, fenomena menteri Kelautan dan Perikanan baru kita yang “unik”, Susi Pudjiastuti, rasa-rasanya menambah pula popularitas tema ini.
Hari Nusantara sebenarnya terkait langsung dengan sejarah penting politik kelautan kita. Yakni Deklarasi Djuanda yang dideklarasikan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri kita saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi yang juga dibidani oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Chaerul Saleh ini menyatakan kepada dunia, bahwa laut Indonesia adalah wilayah yang mencakup lautan dan sekitarnya. Yakni di antara dan di dalam kepulauan wilayah Indonesia yang menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang kemudian mendasari konsep “Archipelagic State Principle” (asas negara kepulauan) yang ditawarkan bangsa Indonesia dalam forum-forum internasional. Dan, selama perjuangan delegasi Indonesia di mata internasional itu, baru dalam Konvensi Hukum Laut Internasional PBB (United Nations Convention on the Law of The Sea [UNCLOS]) yang ketiga pada 10 Desember 1982, konsep ini diterima oleh mayoritas negara-negara dunia.
Jadi, tonggak Deklarasi Djuanda sebagai momentum terhadap diterimanya asas negara kepulauan sekaligus daulat kelautan kita di forum internasional itulah yang mendasari Gus Dur pada tahun 1999 mencanangkan Hari Nusantara secara nasional. Lalu pada 2001, presiden Megawati melalui Keppres RI No 126 Th 2001 menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara Nasional.
Maritimistik Jokowi
Semakin populis saja, presiden Jokowi yang mantan wali kota Solo itu, kini giat mewacanakan pembangunan kemaritiman kita. Dan, pada Rabu, 13 November 2014 lalu, ada Ketua Majelis Federal Rusia, Valentina I Matviyenko yang menurut reportase Icha Rastika (Kompas.com: 12/11), menyatakan kalau negaranya (Rusia) tertarik dengan Indonesia sebagai poros maritim Asia Pasifik. Sebuah konsep politik internasional Presiden Jokowi. Tentang konsep tersebut, menariknya, sebagaimana yang juga disampaikan pada pada pidatonya di KTT negara-negara Asia Timur (East Asia Summit) di Myanmar Kamis (13/11) yang lalu, Jokowi menyebutnya sebagai Doktrin Jokowi: Poros Maritim Dunia.
Barangkali, inspirasi kuat Presiden Sukarno dengan Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi di era Orla dulu sangat memengaruhi presiden yang hobi blusukan ini. Kalau Bung Karno punya tujuh doktrin ideologis, Jokowi cukup lima doktrin. Pancadoktrin yang dipapar oleh Jokowi ini adalah: (1) budaya maritim, (2) kedaulatan pangan di laut, (2) infrastruktur dan konektivitas maritim, (4) diplomasi maritim, dan (5) kekuatan pertahanan maritim (Rachmadin Ismail, news.detik.com: 13/11). Memang, maritimistik Jokowi ini dilatarbelakangi oleh orientasi pembangunan bangsa kita yang selama ini porsinya lebih banyak ke matra daratan. Dan, potensi besar kemaritiman kita yang termarjinalkan selama ini, tampaknya punya harapan besar untuk mengimbangi orientasi agraristik pembangunan di masa Orba dulu.
Ketika di Abad Pertengahan (14 M) dulu, Gadjah Mada bersumpah tak akan berhenti “puasa” (amukti palapa) sebelum menaklukkan wilayah lain (nusantara) seperti Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik. Jelas bahwa nusantara adalah konsepsi Majapahit dalam perspektif negara kepulauan. Di luar dari nuansa imperialistiknya, konsep Majapahit untuk menyatukan kekuasaan politik ini telah menyumbangkan referensi historis kepada Ki Hadjar Dewantara pada tahun ‘20-an dulu, untuk mengajukannya sebagai nama bangsa yang akan diperjuangkan sebagai pengganti “Hindia Belanda”. Namun nama “Indonesia” akhirnya lebih diterima sebagaimana yang muncul pada forum Kongres Pemuda II 1928, meskipun istilah Nusantara juga terus disebut untuk menyebut (wilayah) Indonesia hingga kini. Begitupun, pemakaian istilah “Nusantara” dalam Hari Nusantara punya nuansa mau melestarikan konsep negara kepulauan Majapahit di masa lalu.
Hilmar Farid, seorang sejarawan, dalam Pidato Kebudayaan-nya yang berjudul “Arus Balik Kebudayaan” di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada 10 November lalu, melalui kritik kesejarahannya mengingatkan kembali keruntuhan kebudayaan maritim di Nusantara yang pernah mengalami golden age-nya selama dua ratusan tahun di abad 15 sampai 17. Kata Hilmar (hilmarfarid.com), mundurnya kejayaan kesultanan-kerajaan Banten dan Makassar melalui tekanan dan taktik VOC, juga konflik internal kerajaan-kesultanan, adalah arus balik kekuatan politik dari selatan ke utara menjadi dari utara ke selatan. Ia mencontohkan, derasnya kekuatan utara itu terlihat hingga sekarang pada serbuan impor buah jeruk Shanghai yang ongkosnya lebih murah ketimbang mengangkut jeruk Pontianak ke Jakarta. Senada dengan Doktrin Poros Maritim Jokowi mengenai ketimpangan orientasi pembangunan bangsa ini yang sangat agraristik, Hilmar melihat hal ini secara esensial sebagai masalah kebudayaan. Maka, membangun budaya maritim di tengah-tengah kukuhnya mindset agraristik memanglah sangat berat.
Akhirnya, kembali lagi pada maksud judul tulisan ini, maka konsep archipelago yang menurut Prof. Lapian (dalam Hilmar Farid) harus dimaknai sebagai lautan yang ditaburi pulau-pulau (mengedepankan laut ketimbang pulau/daratan), maka kegiatan Hari Nusantara di Kotabaru pada 13 Desember nanti bisa menjadi etos bangsa untuk membangun budaya maritim kita. Namun demikian, lebih visioner dan realistik jika pembangunan Nusantara itu lebih diarahkan pada pencarian semacam titik keseimbangan antara matra maritim dan agraris, yang barangkali secara ideologis bisa dinamakan dengan “maritimagrarisme”.
Dimuat rubrik Aspirasi Harian Banjarmasin Post, 2 Desember 2014.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar