Oleh Sumasno Hadi
Rupa-rupanya panggung politik kita masih dan akan semakin ramai. Para penampilnya pun tampak sedang khusuk berijtihad dalam usahanya menemukan format sajian yang paling menawan. Formasi itu bisa jadi dipentaskan dalam pertunjukan politik nasional yang lebih gemerlap: pilpres. Di atas panggung itu, ada yang bilang “Aku rapopo” (aku tidak apa-apa), ada yang berpuisi “Raisopopo” (Tidak bisa apa-apa), juga ada yang berdangdut-ria dengan gitar buntungnya, dan bahkan ada yang muncul dengan mengendarai kuda beserta keris di pinggangnya.
Sungguh suatu panggung pertunjukan demokrasi yang meriah, suatu ijtihad politik yang beragam. Ya, dalam konteks usaha sungguh-sungguh parpol untuk menemukan formasi koalisi yang menawan itu--sebagai rasionalisasi atas pengajuan capres dengan syarat 20 persen perolehan kursi di DPR-- maka para politisi (parpol) ini memang sedang berijtihad. Dan kursi kekuasaan jadi pintu awal untuk menyelenggarakan pemerintahan yang kuat, dalam rangka mencapai tujuan bernegara: kesejahteraan rakyat. Suatu niat yang mulia, bukan?
Dengan situasi hiruk-pikuk dunia politik praktis semacam itu, memang pada tataran normatifnya, jalan politik samalah bernilai ibadahnya dengan jalan pendidikan. Misalnya seorang guru SD yang mengajari anak didiknya setiap hari di kelas dengan tulus itu, tidak harus dianggap lebih bernilai ketimbang para politisi yang berjuang mentransformasikan cita-cita rakyat melalui parpol. Karena keduanya hanyalah jalan, alat dan cara yang dipakai dalam perjuangan menggapai kebaikan hidup. Namun, ide-ide normatif semacam ini apakah menemukan realitas konkretnya di dalam ranah politik praktis kita hari ini?
Pada kenyataannya, gelombang pesimisme masih saja menerpa bangsa kita. Pesimisme yang berkembang di masyarakat mengenai kotornya panggung politik kita tidak terbantahkan. Hal ini bisa kita lacak dengan melihat hasil survei mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol yang dilakukan Political Communication Institute (Polcomm Institute) menjelang pileg April lalu. Dalam survei yang dilaksanakan pada Januari hingga Februari 2014, melalui 1.000 responden yang tersebar pada limabelas kota besar di Indonesia, hasilnya menunjukkan data yang sangat mengejutkan. Masyarakat yang tidak percaya parpol sebesar 58,2 persen, yang menyatakan percaya 26,3 persen, dan yang menyatakan tidak tahu sebesar 15,5 persen (kompas.com, 9/2/2014).
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol itu, jelas sekali sangat dipengaruhi oleh krisis yang dialami sejumlah partai politik: krisis politisi. Dengan tidak menyoroti lebih tajam terkait krisis moral maupun krisis organisatoral, secara jelas sudah bisa dilihat bahwa parpol peserta pemilu kita masih jauh dari ideal, untuk kemudian diamanati suara rakyat. Terkait hal itu, lalu kita bisa menemukan kaitannya dengan fenomena golput pada pileg April lalu. Angka golput pada Pemilu 2014 diduga lebih tinggi ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya. Berdasarkan data hitung cepat (quick count) dari LSI (Lembaga Survei Indonesia), diprediksi angka golput mencapai 34,02 persen (tempo.com, 10/4/2014). Dari sini, jelas ada peningkatan jumlah golput dari Pemilu 1999 yang hanya 10,21 persen, lalu pada pileg 2004 angkanya naik menjadi 23,34 persen dan pada pileg 2009 naik lagi menjadi 29,01 persen. Kalau sudah begitu realitasnya, lantas secara substantif, seberapa besarkah legitimasi politis dari parpol-parpol itu untuk menyelenggarakan pemerintahan negara?
Beralih dari gurat-gurat wajah suram parpol kita itu kepada yang lebih bernuansa optimis. Adalah berita dari London, bahwa Bu Risma, Wali Kota Surabaya itu, tampaknya menjadi makin fenomenal. Tak lain karena kota yang dipimpinnya, pada Rabu, 16 April 2014 lalu dianugerahi penghargaan bergengsi Socrates Award pada perhelatan Innovative City of the Future (bbc.co.uk/17/4/2014).
Kota Surabaya memperoleh penghargaan sebagai Future Government Awards tingkat Asia Pasifik, lantaran manajemen pemerintahannya yang dianggap baik. Ini adalah nilai optimisme yang mesti dijaga bangsa ini, bahwa di tengah-tengah carut-marut panggung politik kita, masih ada yang bernilai. Yakni harapan-harapan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan di daerah lainnya. Setidaknya, perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan perempuan tangguh bernama Tri Rismaharini itu akan menginspirasi para pemimpin pemerintahan daerah lainnya.
Nah, setelah kita memaklumi fenomena golput yang cukup tinggi prosentasenya dalam pileg 2014, yang menunjukkan bahwa kualitas dan kredibilitas para politisi sekaligus parpol-parpol kita masih sangat dipertanyakan, maka poin pentingnya sebenarnya adalah pada kualitas perangkat demokrasi kita. Karena secara kuantitas, seperti penyelenggaraan pemilu dan iklim kebebasan berpendapat misalnya, dapat dikatakan memiliki kemajuan berarti semenjak era reformasi bergulir. Namun, persoalannya memang lebih pada kualitas, sebagaimana realitas demokrasi kita hari ini. Bagaimanapun baiknya kuantitas iklim politik, tapi kalau kualitasnya masih buruk, rasanya kok masa depan demokrasi kita masih gelap.
Lihat saja cara-cara wakil rakyat kita untuk menuju kursi di Senayan. Pertama, mereka harus menyediakan kapital ekonomi yang tidak sedikit. Untuk apa? Ya untuk dibagi-bagikan ke masyarakat pemilihnya beberapa waktu sebelum hari pencoblosan. Tapi, lebih lucu lagi, sebelumnya mereka juga mencetak gambar-bambar diri untuk ditempelkan di berbagai penjuru ruang publik dengan sapaan khas dan klisenya. “Membela rakyat, mohon doa restunya” misalnya. Maka masuklah para caleg `kosong’ yang tentunya bukan representasi aspirasi rakyat. Demokrasi demikian sama saja dengan demokrasi salon, penuh polesan dan artifisial. Apakah begitu demokrasi yang kita damba-dambakan?
Saya jadi teringat satu nama tokoh besar yang kemudian dipakai sebagai nama penghargaan Bu Risma itu: Socrates. Filsuf bijaksana dari Yunani yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu itu, memilih mempertahankan keyakinan dan idealismenya di hadapan pengadilan sesat pemerintah kota Athena masa itu. Maka ia memilih menenggak racun dalam cangkir sebagai hukuman yang ia hadapi. Hal itu lantaran Socrates dituduh menghina kepercayaan masyarakat atas dewa-dewanya, dan mempengaruhi pemuda-pemuda Athena dengan pelajaran yang sesat. Padahal, kini kita tahu, ia adalah pencerah abad gelap di masa klasik dulu. Untuk kita renungkan, jangan-jangan 2000 kemudian tahun sepeninggal Socrates itu, kita di sini sedang mengalami situasi masyarakat yang sama bahwa pencerahan malah dituduh-tuduh sebagai kegelapan? Atau, memang kita makin tidak peka untuk membedakan mana yang terang, dan mana yang gelap?
Dimuat rubrik Aspirasi Harian Banjarmasin Post, 24 April 2014.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar