Oleh Sumasno Hadi
"Guru dibayar murah, lalu dituntut untuk memperbaiki karakter dan akhlak anak-anak, sedangkan artis sinetron dibayar mahal untuk merusak akhlak anak-anak."
Kalau Anda aktif di jejaring sosial seperti facebook atau twitter, tentu tidak asing dengan kalimat di atas yang belakangan ramai diunggah dan diperbincangkan. Suatu ungkapan sindiran yang pada dasarnya mengritik masyarakat. Dan, berkaitan dengan soal ironi profesi guru dan artis ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya saat mengikuti rangkaian test CPNS Dosen Unlam 2014 beberapa hari yang lalu.
Pada salah satu sesi wawancara, muncul satu pertanyaan mengenai profil saya. “Jadi, Anda ini lebih tepat disebut sebagai praktisi seni, atau pendidik seni?” Kira-kira begitu pertanyaan yang saya peroleh dari pewawancara. Demikian, karena saya sedang mengikuti tes menjadi dosen Program Studi Pendidikan Sendratasik FKIP Unlam. Dari jawaban yang saya berikan, akhirnya sampailah pada pembahasan mengenai pandangan dan apresiasi masyarakat terhadap dua profesi tadi. Dan pewawancara yang profesor itu pun membagikan pegalamannya mengenai kenyataan dunia pendidikan kita. Benang merahnya adalah, ditunjukkannya tantangan besar buat saya sebagai pendidik dalam menghadapi tuntuan zaman, dus menghadapi kenyataan sosialnya.
Soal profil dosen ini, saya teringat satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang sangat familiar ketika saya masih studi di Yogja dulu: “Dosen, gaweane sak dos, gajine sak sen” (dosen, kerjaannya satu kardus, gajinya satu sen). Strereotype yang ironis macam ini sebenarnya juga bisa lebih luas ditujukan pada profesi pendidik pada umumnya, guru misalnya. Ironi ini merupakan ungkapan paradoksal mengenai orientasi penghargaan terhadap profesi pendidik yang masih sangat kurang. Khususnya dalam bentuk kompensasi atau pendapatan pendidik yang secara kualitatif tak sebanding dengan beban tugasnya. Lebih jelas lagi adalah gaji para pendidik yang belum PNS, contohnya guru honorer. Pada kategori ini malah ada istilah “dosen luar biasa” yang gajinya memang benar-benar di luar kebiasaan (baca: sedikit sekali).
Mengenai paradoksal yang saya sebut di atas, secara psikososial, dalam alam bawah sadar masyarakat memang ada kecenderungan untuk menempatkan profesi pendidik berada di bawah profesi praktisi. Satu contoh yang sebagaimana disinggung dalam wawancara saya adalah, yakni kecenderungan masyarakat kita dalam memberikan apresiasi ekonomis yang sangat besar kepada para artis musik (baca: selebritis), ketimbang kepada para guru musik (pendidik). Pewawancara saya pun mencontohkan soal melimpahnya penghasilan artis musik populer dalam satu pementasannya, yang berkebalikan dengan kompensasi intelektual para pendidik atau akademisi musik yang mempresentasikan makalahnya di dalam sebuah seminar. Dari sini saya jadi membatin, apakah sudah kodrat profesi pendidik itu begitu? Menjadi “pejalan sunyi”?
Akan hal ini saya jadi teringat kisah Socrates, filsuf Yunani Kuno yang hidup di abad ke-5 sebelum Masehi dulu. Ia menolak kaum sophis yang mengomersialisasikan intelektualitas dan kemampuan berfilsafat mereka di masyarakat. Saat itu para sophis memasang tarif untuk mengajarkan seni dan teknik retorika bagi para peminat jabatan publik untuk memperoleh simpati massa. Dan Socrates, sang filsuf arif-bijaksana pun lebih memilih mendidik masyarakat dengan metode diskusi dan dialog (dialektika) di pasar-pasar atau di jalan-jalan tanpa imbalan materi atau meminta bayaran. Ia menolak cara hidup materialistik sebagaimana para sophis itu. Barangkali, Socrates bisa disebut sebagai dosen filsafat yang tugas sosialnya satu dus, tapi pendapatannya hanya satu sen itu.
Zaman ini memang bukan era Socrates. Namun demikian, pelajaran bijak dari sang filsuf mengenai ethos kesederhananan dan orientasi pada kualitas hidup yang tak semata-mata meterialistik itu perlu untuk diteladani. Kalau dua puluh tahun ke belakang para pendidik, guru atau dosen kita masih lekat dengan citra profesi pengabdian. Ini seperti yang pernah digambarkan penyanyi Iwan Fals dalam lagu Guru Oemar Bakri. “Empat puluh tahun mengabdi dengan sepatu butut dan sepeda kumbangnya, gajinya pun selalu dikebiri,” kata Iwan.
Tapi, tampaknya hari-hari ini tidak demikian lagi. Tidak bisa dipungkiri bahwa penghargaan masyarakat kepada profesi pendidik telah mengalami peningkatan. Tiap penerimaan CPNS dibuka, formasi guru menjadi favoritnya. Tunjangan sertifikasi profesi pendidik dan gaji ke-13 adalah kebijakan pemerintah yang patut dan harus dipertahankan. Para guru kita pun berangkat ke sekolah dengan sepeda motor “skupi”. Bahkan banyak dosen yang sudah berangkat ke kampus mengendarai “apansa” atau bahkan “inopa”. Masalahnya, apakah peningkatan kesejahteraan ekonomi para pendidik kita itu berkelindan dengan peningkatan kinerja dan kualitas akademiknya?
Soal urgensi profesi pendidik bagi kemajuan sebuah bangsa, kita bisa melihat pengalaman berharga bangsa Jepang yang dulu hancur karena kalah Perang Dunia ke-2.Kota Hiroshima dan Nagasaki pun diluluhlantakkan, dibom atom oleh Sekutu. Dalam kondisi bangsa yang semacam itu, rupanya sang kaisar Hirohito amatlah visioner. Ia mengumpulkan petinggi-petinggi dan para jenderalnya. Tidak menanyakan berapa banyak kekuatan militer atau prajurit yang tersisa, tapi ia bertanya: “Berapa banyak guru-guru kita yang tersisa?” Dan kini lihat saja hasilnya, bangsa Jepang menjadi pioner peradaban. Utamanya dalam pengembangan industri dan teknologinya. Kita pun dengan ceria mengendarai “skupi”, “apansa” atau “inopa” buatan mereka!
Terang, bahwa menjadikan para pendidik sebagai prioritas utama membangun bangsa kita adalah keniscayaan. Contoh lain atas penghargaan yang sangat baik kepada para pendidik adalah bangsa Jerman. Kata beberapa orang yang baru pulang sekolah “es tiga” di Frankfurt, di sana dengan standar hidup 15 juta rupiah, para guru sekolah dasar (yang di kita disebut PNS) diberi gaji oleh negara sebanyak Rp 38 juta. Untuk guru sekolah menengahnya digaji Rp 70 juta. Meski gambaran kesejahteraan para guru di Jerman yang sangat baik itu tentu saja tidak bisa dikomparasikan apple to apple dengan kondisi kita, tapi menjadikannya sebagai orientasi dan motivasi dalam hal mengapresiasi peran pendidik kita adalah keutamaannya. Supaya kita benar-benar menjadi bangsa yang makin beradab.
Dimuat rubrik Aspirasi Harian Banjarmasin Post, 19 Desember 2014.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar